Meski begitu, ia memahami langkah yang diambil oleh Kementerian ESDM, karena lembaga tersebut juga harus menjaga keseimbangan dalam neraca impor nasional.
"Iya (terganggu), karena memang ada pembatasan kuota itu menjadi cukup terganggu. Tapi kan juga dari sisi Kementerian ESDM juga mereka butuh menyesuaikan juga dalam neraca kuota impornya mereka," imbuh Todotua.
Kendati demikian, Todotua menegaskan bahwa rencana investasi para badan usaha swasta masih berjalan sesuai jadwal.
BACA JUGA:Stok Bensin Masih Kosong, Bagaimana Nasib Karyawan Shell?
BACA JUGA:Pertamina Terancam Keteteran Akibat Penugasan Pasokan BBM ke SPBU Swasta
Ia mengungkapkan bahwa pertemuan dengan perwakilan SPBU swasta beberapa waktu lalu memang difokuskan untuk mencari solusi atas isu kelangkaan BBM dan kepastian kuota impor.
"Jadi kita kumpul pada hari ini karena memang masuknya surat dari para pelaku usaha ini, swasta ini, kepada Kementerian kami mengenai kepastian dan kelangsungan investasi mereka di negara kita, kaitannya dengan adanya isu pembatasan terhadap kuota impor bahan bakar yang dijual, yang non-subsidi dijual oleh SPBU para pelaku usaha," jelas Todotua dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta.
Sudah lebih dari tiga bulan lamanya polemik antara SPBU swasta seperti Shell, Vivo, dan BP masih kesulitan mendapat stok BBM.
Banyak yang menilai jika semua ini disebabkan oleh Bahlil Lahadalia yang mengharuskan SPBU swasta harus membeli stok BBM dari Pertamina.