Soroti Pungli di Samsat dan Satpas, Emerson Yuntho Sebut Pembalap Sekelas Lewis Hamilton dan Valentino Rossi pun Dijamin Tidak Akan Bisa Dapat SIM di Indonesia!||dok. ME
"Emerson Yuntho, penggiat antikorupsi soroti pungli di Samsat dan Satpas: bahkan sekelas Valentino Rossi atau Lewis Hamilton sekalipun bakal gagal bikin SIM di Indonesia?"
MOTOREXPERTZ: Soroti pungli di lingkungan Samsat dan Satpas, Emerson Yuntho sebut kalau Valentino Rossi sekalipun tak akan bisa dapat SIM di Indonesia.
Emerson Yuntho yang merupakan penggiat antikorupsi belakangan ramai dibicarakan netizen gegara petisi yang dibuatnya.
Hal itu menjadi ramai, karena Emerson merasa gerah terhadap pungli atau pungutan liar yang terjadi di 2 instansi yang menangani soal Surat Izin Mengemudi (SIM).
Emerson menginisiasi petisi di change.org bertajuk ‘Benahi SAMSAT dan SATPAS, Bersihkan dari Pungli dan Calo’.
Sejauh ini, petisi yang telah dibuat Emerson sudah ditandatangani oleh 258 dari target 500 orang.
Intinya, lewat petisi itu, Emerson Yuntho meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi proses pengurusan administrasi dan perizinan kendaraan untuk menghindari aktivitas pungli.
“Kapolri juga perlu melakukan revisi Peraturan di internal Polri terkait administrasi dan Surat Izin Mengemudi termasuk di dalamnya memperbaiki ujian teori dan praktik dalam memperoleh SIM,” tulis Emerson pada petisi tersebut.
Selain itu, Emerson juga mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dirinya meminta Jokowi membenahi praktik pungutan liar atau pungli di lingkungan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dan Satuan Administrasi SIM (Satpas) tersebut.
“Bapak Presiden, saya adalah warga yang lebih 20 tahun merasa resah dan prihatin dengan pelayanan publik khususnya di Samsat dan Satpas yang hingga saat ini belum bebas dari praktik pungutan liar dan percaloan,” urainya dalam surat terbuka yang diterima media, Rabu 15 September 2021.
+++++
Bahkan menurut Emerson, praktik pungli telah terjadi hampir merata di Samsat dan Satpas seluruh Indonesia. Dia menyebut telah mendapatkan keluhan serupa dari masyarakat.
“Terkait layanan administrasi kendaraan di Samsat, warga sering kali dipaksa atau terpaksa melakukan tindakan melanggar hukum.