JAKARTA, MOTOREXPERTZ.COM - Kepala OPD lingkup Pemprov NTB emang masih bawaan trauma dari pelaksanaan MXGP di tahun-tahun sebelumnya, menurut Pejabat Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi.
Dulu, mereka diminta langsung sama gubernur buat beli tiket MXGP, jadi bisa dibilang ini jadi beban yang cukup besar buat mereka.
Gita juga menjelaskan kalo Pemprov NTB nggak mau ikut campur lagi dalam event internasional yang bermasalah.
Ini karena pelaksanaan MXGP sebelumnya masih punya masalah yang belum selesai, termasuk utang yang belum dibayar.
BACA JUGA:Ini Alasan All New Honda Beat Tak Dirombak Habis-Habisan, Mesinnya Bukan 150 Cc!
BACA JUGA:29 Titik Pertashop Jadi Sarana Uji Coba Jualan Pertalite
Bahkan, pas MXGP Lombok di Sirkuit Selaparang tahun 2024, nama Pemprov NTB dipakai buat bayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) lahan eks Bandara Selaparang, totalnya Rp 700 juta.
"Ini berarti bahwa Kota Mataram kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pajak dari lahan tersebut. Selain itu, saya mendengar bahwa banyak pihak, termasuk penyelenggara, masih memiliki utang, termasuk kepada IMI Pusat," katanya.
Menurut Gita, banyak pihak yang dirugikan oleh penyelenggaraan MXGP tahun sebelumnya.
Sebelumnya, Pemkot Mataram juga menyampaikan penolakan yang sama.
BACA JUGA:Ini Kata Bos Ducati Lenovo Pasca Kemenangan 1-2 di Mugello
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana mengaku masih ada persoalan yang disisakan event MXGP 2023.
Mohan mengungkap adanya tunggakan pajak sebelumnya diminta diselesaikan.