MOTOREXPERTZ.COM --- Langkah baru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali jadi sorotan setelah pemerintah resmi tidak menambah kuota impor bahan bakar minyak (BBM) untuk badan usaha swasta penyedia BBM.
Kebijakan ini mendorong para pemain swasta seperti Shell Indonesia, AKR, dan Vivo untuk mencari alternatif pasokan bahan bakar.
Namun alih-alih memberi izin impor tambahan, pemerintah menawarkan solusi baru: badan usaha swasta bisa membeli base fuel langsung dari Pertamina.
Meski begitu, hingga kini Shell Indonesia masih belum mengambil keputusan terkait opsi tersebut.
BACA JUGA:Viral! Bensin Masih Kosong, Ratusan Pemotor Ramaikan untuk Hibur Shell Cihampelas
Shell Masih Hitung-Hitungan Soal Base Fuel dari Pertamina
Dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, mengungkapkan bahwa pihaknya masih melakukan kajian mendalam sebelum memutuskan untuk membeli base fuel dari Pertamina.
“Pertamina bersedia menyediakan produk dalam bentuk base fuel dan kami sangat mengapresiasi hal tersebut. Saat ini kami masih dalam pembahasan B to B sesuai dengan anjuran Bapak Menteri,” jelas Ingrid.
Artinya, negosiasi bisnis antar kedua perusahaan masih berjalan, dan belum ada kesepakatan final terkait harga maupun volume pasokan.
BACA JUGA:Tanggapi BBM Shell-BP Kosong, Bahlil: Kuota Impor Sudah Kita Kasih, Apanya yang Dihalangi?
Shell Minta Jaminan Soal Mutu, Harga, dan Operasional
Susi Hutapea, selaku Vice President Corporate Relations Shell Indonesia, menegaskan bahwa perusahaannya telah mengajukan tiga syarat utama sebelum setuju membeli bahan bakar dari Pertamina.
“Pertama aspek mutu atau standar. Kedua aspek komersial. Ketiga aspek operasional,” ungkap Susi dalam rapat yang sama.
Menurutnya, Shell tidak menolak bekerja sama dengan Pertamina, namun tetap ingin memastikan semua aspek bisnis berjalan dengan standar internasional Shell.
“Mendapatkan barang dari lokal atau Pertamina itu bukan hal yang tabu. Kami pernah melakukannya, tapi tentu harus ada kepastian pada tiga hal tadi,” tambahnya.
Susi juga menegaskan bahwa setiap badan usaha memiliki karakteristik bisnis yang berbeda, sehingga kebijakan pemerintah tidak bisa digeneralisasi.
“Jadi jangan disamaratakan, misalnya dengan kebijakan etanol yang berlaku untuk beberapa perusahaan lain. Shell punya sistem sendiri,” ujarnya.