MOTOREXPERTZ.COM --- Di tengah meningkatnya harga minyak mentah dunia akibat konflik di Timur Tengah, pemerintah mulai menerapkan langkah efisiensi, salah satunya melalui kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM), tetapi juga diharapkan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di sejumlah wilayah perkotaan.
Efisiensi Anggaran Jadi Fokus Evaluasi Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas penerapan WFH bagi ASN, baik dari sisi fleksibilitas kerja maupun efisiensi anggaran.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyebut hasil pemantauan awal menunjukkan adanya penghematan signifikan, terutama pada pengeluaran BBM di daerah.
BACA JUGA:Danilo Petrucci Kritik Beratnya Penalti Usai Akhir Pekan Buruk di WorldSBK Assen
“Kemarin di Kota Bogor hampir Rp 1 miliar penghematannya selama satu bulan, di Bekasi juga sekitar itu. Jadi cukup signifikan, tapi kita belum lihat dampaknya bagi kinerja, nanti kita lihat,” ujarnya, mengutip dari Kontan.
Pengawasan Digital Jadi Kunci Keberhasilan
Bima menegaskan bahwa efektivitas WFH sangat bergantung pada sistem pengawasan berbasis teknologi dan kontrol langsung dari atasan.
Daerah yang memiliki sistem absensi digital dinilai lebih mudah mengontrol kehadiran ASN. Atasan juga diminta aktif melakukan pengecekan melalui telepon atau video call agar pegawai tetap menjalankan tugas meski bekerja dari rumah.
BACA JUGA:Demi Kejar Ketertinggalan, Yamaha Turunkan Mesin V4 Tambahan di MotoGP Jerez 2026
Evaluasi Nasional dan Kebijakan WFH Hari Jumat
Meski penghematan BBM mulai terlihat, Kemendagri masih akan menghitung dampak secara nasional untuk melihat pengaruhnya terhadap ekonomi dan kinerja ASN.
“Kami sudah dapat dari beberapa kota, tapi secara nasional kami akan hitung. Namun ini kami dua kali lagi kira-kira satu bulan setelah WFH akan mengecek anggaran yang dihemat berapa, betul tidak terefisiensi dan apakah kinerja terdampak atau tidak,” lanjutnya.
Bima juga menambahkan bahwa WFH diwajibkan setiap hari Jumat di seluruh daerah sebagai bentuk penyesuaian dengan kebijakan pemerintah pusat, dengan evaluasi berkala setiap bulan.