MOTOREXPERTZ.COM --- Kenaikan harga BBM non subsidi mendorong pemerintah memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi, terutama Pertalite dan Biosolar.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran adanya pergeseran konsumsi ke BBM bersubsidi, sehingga pengawasan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi fokus utama untuk memastikan penyaluran tetap tepat sasaran bagi masyarakat yang berhak.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) melakukan inspeksi langsung di wilayah Sleman, Bantul, dan Yogyakarta pada 23–24 April 2026.
BACA JUGA:MPM Honda Jatim Lewat MPMRent Hadirkan Kendaraan Listrik di Ajang Putri Indonesia 2026
BACA JUGA:Aprilia Racing Menggila di MotoGP Spanyol 2026: Bezzecchi Cetak Rekor, 4 Motor RS-GP Kuasai 6 Besar
Anggota Komite BPH Migas, Harya Adityawarman atau Didit, menegaskan pentingnya kewaspadaan pengelola SPBU terhadap potensi penyalahgunaan akibat selisih harga BBM subsidi dan non subsidi yang cukup tinggi.
Modus Pelangsiran Jadi Sorotan Pengawasan
Salah satu praktik yang menjadi perhatian adalah pelangsiran, yaitu pengisian BBM subsidi secara berulang oleh kendaraan tertentu yang kemudian diduga diperjualbelikan kembali.
Didit menegaskan, kendaraan yang terindikasi melakukan pengisian berulang perlu dipetakan dan dilaporkan ke Pertamina Patra Niaga atau BPH Migas karena dapat mengganggu distribusi BBM subsidi bagi konsumen yang berhak.
BACA JUGA:Gandeng V-Green, VinFast Targetkan Bangun Ribuan Stasiun Tukar Baterai Motor Listrik di Indonesia
BACA JUGA:Comeback Manis, Diva Ismayana Cetak Podium di FMSCT Thailand Motocross 2026 Round 6
Sinergi dan Penindakan Barcode Bermasalah
Anggota Komite BPH Migas lainnya, Fathul Nugroho, menekankan pentingnya pengawasan langsung sebagai upaya menjaga ketepatan distribusi BBM subsidi.
Ia juga mengimbau penguatan sinergi antara BPH Migas, badan usaha, dan pengelola SPBU, termasuk tindak lanjut laporan masyarakat melalui Helpdesk BPH Migas.
Dalam temuan di lapangan, terdapat indikasi penggunaan barcode berbeda oleh satu kendaraan, yang dapat berujung pada pemblokiran jika terbukti disalahgunakan.