Pembatasan Pertalite untuk Desil 9-10 Berpotensi Tekan Daya Beli Kelas Menengah

MOTOREXPERTZ.COM -- Rencana pemerintah membatasi pembelian Pertalite dan Biosolar bagi masyarakat yang masuk desil 9-10 berpotensi menimbulkan dampak lebih luas dari sekadar perubahan akses terhadap BBM bersubsidi. 

Kebijakan tersebut memang diarahkan untuk memastikan penyaluran subsidi energi lebih tepat sasaran, terutama agar kendaraan milik masyarakat mampu tidak lagi menikmati BBM subsidi. 

Namun, pembagian berdasarkan desil tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi masyarakat super kaya karena sebagian kelompok kelas menengah juga tercatat berada dalam desil 9 dan 10. 

Jika aturan tersebut diterapkan, kelompok kelas menengah berpotensi ikut kehilangan akses terhadap Pertalite, meski belum tentu memiliki kemampuan ekonomi yang sama dengan kelompok masyarakat paling atas.

BACA JUGA:Layout Sirkuit MotoGP Australia Berubah, Proyek Sirkuit Jalan Raya di Park Lands Tuai Penolakan

BACA JUGA:Persaingan Ducati dan Aprilia Makin Sengit, Tardozzi Prediksi Duel Berlanjut di Sisa Musim MotoGP 2026

Desil 9-10 Tak Hanya Berisi Orang Kaya

Desil merupakan pembagian masyarakat ke dalam 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan, dengan desil 9 dan 10 mencakup sekitar 20 persen kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. 

Meski demikian, kelompok tersebut tidak seluruhnya terdiri dari masyarakat kaya raya karena sekitar 19 persen masih berasal dari kelas menengah, sedangkan masyarakat kelas atas hanya sekitar 1 persen. 

Kondisi ini membuat pembatasan Pertalite berdasarkan desil berpotensi menyasar sebagian masyarakat yang masih mengandalkan BBM bersubsidi untuk menunjang kebutuhan sehari-hari.

BACA JUGA:Cek Harga BBM Jelang September 2026, Pertamax Turun dan BBM Diesel Kompak Naik

BACA JUGA:Pembatasan Pertalite untuk Desil 9-10 Masih Dikaji, Aturan Pembelian Saat Ini Tetap Berlaku

Daya Beli Kelas Menengah Bisa Makin Tertekan

Kelompok kelas menengah juga menghadapi persoalan lain karena tidak selalu masuk sebagai penerima bantuan sosial. 

Artinya, mereka bisa saja kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi, tetapi pada saat yang sama belum memenuhi kriteria untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah. 

Kenaikan biaya transportasi akibat penggunaan BBM nonsubsidi kemudian berpotensi meningkatkan pengeluaran rumah tangga dan semakin menekan daya beli masyarakat.