Insentif Pajak Kendaraan Listrik Dicabut, Industri dan Konsumen Hadapi Ketidakpastian

MOTOREXPERTZ.COM --- Pemerintah resmi menghapus skema pajak kendaraan listrik Rp 0 melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026.

Kebijakan ini memicu kekhawatiran karena berpotensi memperlambat laju adopsi kendaraan listrik di Indonesia. 

Di tengah dorongan transisi energi dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM), perubahan aturan ini justru dinilai menjadi hambatan baru bagi pasar dan industri yang sedang berkembang.

BACA JUGA:Danilo Petrucci Kritik Beratnya Penalti Usai Akhir Pekan Buruk di WorldSBK Assen

Intip Daftar Motor Listrik VinFast yang Siap Meluncur di Indonesia Usai Gandeng 6 Dealer Lokal---VinFast

Sinyal Kontradiktif bagi Pasar dan Investor

INDEF Green Transition Initiative (INDEF GTI) menilai aturan tersebut tidak selaras dengan arah kebijakan nasional. 

Kepala Center of Industry, Trade and Investment INDEF, Andry Satrio Nugroho, menegaskan dampak negatifnya terhadap kepercayaan publik dan investor. 

“Pemerintah mengirimkan pesan kontradiktif kepada masyarakat dan investor, dan hal ini justru akan merugikan semua pihak,” ujar Andry kepada awak media. 

Ketidakpastian semakin besar karena kewenangan pajak kini diserahkan kepada pemerintah daerah, membuka peluang perbedaan tarif antar wilayah.

BACA JUGA:Demi Kejar Ketertinggalan, Yamaha Turunkan Mesin V4 Tambahan di MotoGP Jerez 2026

Beban Konsumen Meningkat, Daya Tarik Menurun

Dari sisi konsumen, penghapusan insentif akan meningkatkan beban biaya kepemilikan kendaraan listrik. 

Mobil listrik dengan harga sekitar Rp 400 juta berpotensi dikenai bea balik nama hingga Rp 48 juta dan pajak tahunan sekitar Rp 5 juta. 

Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan karakter kendaraan listrik yang lebih ramah lingkungan. 

“Mobil listrik yang lebih bersih justru dikenai beban yang sama dengan kendaraan konvensional,” kata Andry.