Langkah Tegas Polisi Hadapi Begal Tuai Perdebatan, Menteri HAM Ingatkan Prinsip Hukum

MOTOREXPERTZ.COM --- Instruksi tegas Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf yang meminta jajarannya mengambil tindakan “tembak di tempat” terhadap pelaku begal memicu perdebatan luas di ruang publik dan kalangan pemerintah. 

Kebijakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Mapolda Lampung, Jumat (15/5/2026), sebagai respons atas meningkatnya aksi kejahatan jalanan yang dinilai meresahkan masyarakat. Dalam pernyataannya, Helfi menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku begal dan meminta seluruh jajaran bertindak tegas di lapangan. Beberapa poin yang menjadi sorotan dari pernyataan tersebut meliputi:

• Arahan penindakan tegas terhadap pelaku begal
• Penegasan tidak adanya toleransi bagi pelaku kejahatan jalanan
• Instruksi langsung kepada seluruh jajaran kepolisian
• Fokus pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat

Pernyataan tersebut kemudian menuai respons dari Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang menilai dukungan terhadap tindakan tersebut mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap prinsip hak asasi manusia. 

Ia menegaskan bahwa setiap warga negara, termasuk pelaku kejahatan, tetap memiliki hak hidup yang dilindungi oleh konstitusi dan tidak boleh dihilangkan tanpa proses hukum yang sah.

BACA JUGA:Profil Sirkuit Mugello: Trek Legendaris MotoGP Italia dengan Kecepatan Brutal dan Panorama Paling Indah di Dunia

BACA JUGA:Modal 19 Kemenangan Beruntun, Rumor Nicolo Bulega ke MotoGP 2027 Makin Kencang

Respons Kementerian HAM terhadap Instruksi Aparat

Natalius Pigai mengkritik pandangan yang mendukung tindakan “tembak di tempat” karena dinilai bertentangan dengan prinsip dasar hukum dan HAM. 

Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus tetap mengutamakan proses peradilan yang adil bagi setiap individu tanpa pengecualian.

Hak Hidup dalam Perspektif Hukum dan Konstitusi

Dalam keterangannya, Pigai menyebut bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan rasa aman bagi masyarakat tanpa mengabaikan prinsip hukum. 

Ia menegaskan bahwa perampasan nyawa tanpa proses peradilan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan prinsip hukum internasional yang berlaku.

BACA JUGA:MENCEKAM! Jakarta Rawan Begal, Ketahui Beberapa Wilayah yang Harus Diwaspadai dan Dihindari

BACA JUGA:Suzuki V-Strom SX: Motor Adventure 250cc Bergaya Moge yang Siap Jadi Raja Touring Harian

Perdebatan Antara Ketegasan Aparat dan Prinsip HAM

Perbedaan pandangan ini memperlihatkan adanya tarik-menarik antara kebutuhan penegakan hukum yang tegas dan kewajiban menjaga hak asasi manusia. Di satu sisi, aparat menekankan tindakan cepat untuk meredam kejahatan jalanan, sementara di sisi lain prinsip hukum menuntut agar setiap pelaku tetap diproses melalui mekanisme peradilan.