Rencana ERP Pramono Anung: Akankah Pengendara Motor Kena Biaya Tambahan

JAKARTA, MOTOREXPERTZ.COM -- Kemacetan lalu lintas di Jakarta sudah menjadi pemandangan sehari-hari yang merugikan banyak pihak. 

Untuk mengatasi masalah ini, wacana penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) kembali mengemuka. 

ERP sendiri adalah sistem penarikan biaya kepada kendaraan yang melintas di jalan tertentu pada waktu-waktu tertentu, bertujuan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas.

Menanggapi rencana tersebut, Pramono Anung menyatakan bahwa ERP sebagai langkah strategis yang tidak hanya bertujuan mengurangi kepadatan jalan, tetapi juga menghadirkan manfaat bagi masyarakat luas melalui sektor transportasi publik.

BACA JUGA:Mejeng di Soundfest 2025, Honda Stylo 160 Bawa Nuansa Neon Futuristik!

Kota lain yang sudah menerapkan ERP, seperti Singapura misalnya, kendaraan dilengkapi dengan In-vehicle Units (IU) yang berisi kartu prabayar. 

Saat motor atau kendaraan lain melintasi gerbang (gantry) ERP, saldo kartu akan otomatis terpotong. 

Tarifnya fleksibel, bisa berubah tergantung jam sibuk, lokasi, dan bahkan tingkat kepadatan jalan. 

Meskipun belum ada rincian spesifik apakah sepeda motor akan dikenakan ERP di Jakarta atau tidak. 

BACA JUGA:Perkuat Pendidikan Vokasi TSM, AHM Gandeng WMS Resmikan TUK di SMKN 3 Kabupaten Tangerang

Bagi pengendara motor, jika nantinya ERP diterapkan pada kendaraan roda dua, sistem semacam ini akan menjadi biaya tambahanan harian mereka saat melintas di zona ERP.

Menurut Pramono Anung, implementasi ERP bukan sekadar penarikan retribusi dari pengguna jalan pribadi, namun untuk mensubsidi biaya transportasi publik. 

Subsidi ini direncanakan akan menyasar 15 kelompok masyarakat tertentu, mencakup tidak hanya warga Jakarta tetapi juga mereka yang berdomisili di wilayah penyangga seperti Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi). 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri telah merinci rencana lebih lanjut terkait manfaat ERP ini.