Pemerintah Siapkan Aturan Khusus Demi Batasi BBM Subsidi: Harus Tepat Sasaran!

JAKARTA, MOTOREXPERTZ.COM - Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak akan segera mengalami pembatasan. 

Hal ini disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait rencana pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, seperti Pertalite (RON 90) dan Bio Solar, guna penggunaannya yang lebih terkontrol.

BACA JUGA:Rawan Brebet! Dampak Negatif Mencampur BBM, Hati-hati Bisa Bikin Mesin Motor Jebol

Menteri ESDM Arifin Tasrif menjelaskan bahwa pemerintah akan menetapkan kriteria konsumen yang berhak menggunakan BBM bersubsidi, baik Pertalite (RON 90) maupun Solar subsidi, dalam revisi Perpres tersebut. 

Tujuannya adalah agar alokasi BBM bersubsidi dapat lebih tepat sasaran.

Saat ini, Perpres belum menjelaskan secara rinci kategori kendaraan yang tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi. 

Meskipun demikian, penerima BBM bersubsidi kemungkinan termasuk masyarakat golongan tertentu, seperti penerima bantuan sosial atau berdasarkan jenis kendaraan, seperti ukuran mesin motor dan mobil.

Salah satu kriteria yang disebutkan adalah mobil dengan mesin di bawah 1.400 cc dan motor di bawah 250 cc masih boleh menggunakan Pertalite.

BACA JUGA:Harga BBM Pertamax dan yang Lain Naik Usai Pemilu, Alasannya Apa?

Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan penggunaan BBM bersubsidi dapat lebih efisien dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Selain itu, langkah pembatasan ini juga bertujuan untuk mengurangi angka pemborosan dan menyuarakan keadilan dalam penggunaan subsidi oleh masyarakat. 

Sebagai negara yang memiliki sumber daya minyak terbatas, penting bagi pemerintah untuk mengatur dengan bijaksana penggunaan BBM bersubsidi guna menjaga ketahanan energi dan mengurangi dampak negatif terhadap anggaran negara.

Di tengah persaingan global dan tantangan lingkungan, kebijakan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi merupakan langkah yang strategis untuk meningkatkan efisiensi energi nasional dan memperbaiki keseimbangan ekonomi. 

Diharapkan, dengan adanya pembatasan ini, masyarakat dapat menerapkan pola konsumsi yang lebih bijaksana dan berkelanjutan demi keberlanjutan ekonomi dan lingkungan yang lebih baik.