Tanggapi BBM Shell-BP Kosong, Bahlil: Kuota Impor Sudah Kita Kasih, Apanya yang Dihalangi?

MOTOREXPERTZ.COM -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menanggapi kekosongan yang masih terjadi pada SPBU swasta seperti Shell, BP, dan Vivo.

Sejumlah perusahaan swasta seperti Shell, Exxon, hingga BP AKR diketahui menyambangi kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada Selasa (7/10) lalu.

Kedatangan mereka bertujuan untuk membicarakan kepastian investasi di tengah situasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang melanda sejumlah SPBU non-Pertamina.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah berupaya menghambat investasi yang dilakukan pihak swasta. 

BACA JUGA:Stok BBM Masih Kosong, Ini Pernyataan Shell Indonesia

BACA JUGA:Terkait Polemik SPBU Swasta dengan Pertamina, Ini Pernyataan Karyawan Shell

Ia menyebut, pemerintah bahkan sudah menaikkan kuota impor BBM hingga 110 persen untuk tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"110% itu kan harusnya udah paten kali itu kan. Jadi apanya investasinya yang kita halangi?" tegas Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia kepada media di Jakarta Convention Center, Jakarta, beberapa hari yang lalu.

Sebagai langkah jangka pendek, pemerintah meminta agar SPBU swasta bekerja sama dengan Pertamina untuk menutup kekosongan pasokan BBM yang sudah mulai terasa sejak akhir Agustus 2025.

"Menyangkut kuota impor, saya sampaikan sekali lagi ya. Kuota impor itu sudah kita memberikan 110% dibandingkan dengan tahun 2024. Semuanya kita kasih, bukan nggak kita kasih. Jadi apanya?" tambah Bahlil.

BACA JUGA:Tanggapan Menohok Bahlil Terkait Karyawan Shell di PHK: Kita Lakukan untuk Kebaikan Semua

BACA JUGA:Bahlil Tanggapi Isu PHK di SPBU Shell Akibat BBM Kosong

Bahlil juga menekankan bahwa dirinya tetap menghormati seluruh bentuk investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Namun, ia mengingatkan agar seluruh pengusaha tetap menjalankan bisnisnya sesuai regulasi yang berlaku.

"Jadi gini, menyangkut dengan swasta kita menghargai semua investasi yang ada. Tapi juga swasta harus mengikuti aturan yang ada," tuturnya.