Strategi Baru Urai Kemacetan, Pemprov DKI Matangkan Rencana Jalan Berbayar Elektronik
Ilustrasi Kemacetan di Jalan Sudirman Jakarta--
BACA JUGA:Scoopy Your Mode, Your Ride: Cara Seru Komunitas Honda Scoopy Ekspresikan Gaya
BACA JUGA:Honda Fireblade dengan Livery Kuromi Siap Mengaspal di Suzuka 8 Hours 2026
"Jadi, kebijakan ERP bukanlah sumber tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat," ujar Gonggom.
Ia mencontohkan bahwa di London, pendapatan dari sistem serupa digunakan untuk memperkuat transportasi publik serta memperbaiki infrastruktur pejalan kaki dan pesepeda.
Transformasi Kebijakan transportasi
Keberhasilan ERP sangat bergantung pada integrasi sistem transportasi umum yang mumpuni serta kebijakan pembatasan kendaraan pribadi yang lebih ketat.
Gonggom menilai bahwa kebijakan ganjil genap yang selama ini diterapkan sudah kurang efektif karena masyarakat telah beradaptasi dengan memiliki kendaraan kedua.
"Di Jakarta, kebijakan ganjil genap sebenarnya merupakan salah satu bentuk push policy. Namun, setelah 10 tahun diterapkan, masyarakat telah beradaptasi dengan cara memiliki kendaraan kedua, sehingga kebijakan ini menjadi kontraproduktif dan tidak lagi efisien," kata Gonggom.
Oleh karena itu, penerapan ERP diharapkan menjadi solusi lebih efektif untuk mengendalikan pertumbuhan kendaraan dan menekan angka kemacetan di Jakarta.
Temukan konten motorexpertz.com menarik lainnya di Google News
- Tag
- Share
-
