Kapan Kendaraan Bermotor Harus Dikenakan Pajak Progresif? Ini Aturan Resminya
Kapan Kendaraan Bermotor Harus Dikenakan Pajak Progresif? Ini Aturan Resminya---Suzuki
JAKARTA, MOTOREXPERTZ.COM -- Kepemilikan aset kendaraan bermotor dalam jumlah banyak memicu konsekuensi finansial yang lebih besar.
Pemerintah daerah memberlakukan sistem pungutan khusus berupa pajak progresif kendaraan bermotor.
Aturan instrumen hukum ini menyasar para pemilik yang mempunyai lebih dari satu unit alat transportasi.
Beban biaya akan disesuaikan secara linier dengan total kuantitas unit yang terdaftar.
Pajak progresif merupakan pungutan daerah yang menyasar kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya.
Kebijakan ini mengikat subjek pajak dengan kesamaan identitas nama serta alamat rumah.
Regulasi ketat ini berlaku sama untuk kategori moda transportasi roda dua maupun roda empat.
BACA JUGA:Menang di Brno, Marc Marquez Mulai Bikin Aprilia Ketar-ketir
Terdapat kriteria khusus yang menjadi acuan utama dalam penentuan status objek pajak:
- Kepemilikan unit mobil kedua atau motor kedua atas nama pribadi.
- Kendaraan tambahan yang terdaftar dalam satu Kartu Keluarga yang sama.
Kewajiban ini tidak berlaku jika Anda hanya mempunyai satu motor dan satu mobil.
Pemerintah pusat memberikan otoritas penuh kepada pemerintah provinsi untuk mengelola besaran persentase.
Setiap daerah memiliki kebijakan nilai tarif mandiri yang disesuaikan dengan kebutuhan makro.
1. Provinsi DKI Jakarta
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, besaran tarif wilayah Jakarta diatur sebagai berikut:
- Kendaraan pertama: 2%
- Kendaraan kedua: 3%
- Kendaraan ketiga: 4%
- Kendaraan keempat dan seterusnya: 5%
Temukan konten motorexpertz.com menarik lainnya di Google News
- Tag
- Share
-
